Omzet lewat Rp4,8 miliar: kapan wajib menjadi PKP

Pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku termasuk pengusaha kecil. Mereka tidak wajib memungut PPN. Begitu omzet melewati angka itu, statusnya berubah: wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Cara menghitungnya

Yang dihitung adalah peredaran bruto kumulatif sejak awal tahun buku, bukan rata-rata bulanan. Bagi orang pribadi yang tidak wajib pembukuan, tahun buku sama dengan tahun kalender.

Contoh: omzet usaha Anda Rp450 juta per bulan. Di akhir Oktober kumulatifnya Rp4,5 miliar. Di November menjadi Rp4,95 miliar. Batas terlampaui di November, dan pelaporan untuk dikukuhkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Risiko jika terlambat

Pengusaha yang seharusnya PKP tetapi tidak mendaftar dapat dikukuhkan secara jabatan. PPN atas penyerahan sejak saat seharusnya menjadi PKP tetap terutang, padahal Anda tidak pernah memungutnya dari pelanggan. Artinya PPN itu keluar dari kantong sendiri, ditambah sanksi.

Ini yang membuat kami selalu menyarankan klien yang omzetnya mendekati Rp4 miliar untuk memantau angka kumulatif setiap bulan, bukan menunggu laporan akhir tahun.

Belum lewat batas, tapi ingin jadi PKP

Pengusaha kecil boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP. Ini masuk akal jika pelanggan Anda sebagian besar perusahaan yang juga PKP. Mereka bisa mengkreditkan PPN yang Anda pungut, sementara Anda bisa mengkreditkan PPN atas pembelian.

Sebaliknya, jika pelanggan Anda konsumen akhir, menjadi PKP berarti harga jual efektif naik. Keputusan ini sebaiknya dihitung, bukan ikut-ikutan.

Setelah dikukuhkan

Kewajiban berubah cukup banyak: membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan, melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, dan menjaga pencatatan pajak masukan. Siapkan sistem penagihan sebelum pengukuhan, bukan sesudahnya.