Layanan ini cocok bila Anda
- Wajib pajak yang menerima SKPKB yang tidak disetujui
- Perusahaan yang keberatannya ditolak
- Wajib pajak yang menghadapi tindakan penagihan
Keberatan, banding, gugatan, dan PK
Tax Litigation
Tidak sependapat dengan ketetapan pajak? Ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Kami menangani sengketa dari keberatan sampai Mahkamah Agung, langsung oleh kuasa hukum yang juga advokat.
Yang kami kerjakan
Cakupan pekerjaan yang kami tangani untuk Anda.
01
Keberatan
Diajukan ke DJP atas surat ketetapan pajak
02
Banding
Diajukan ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan
03
Gugatan
Diajukan ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan penagihan dan keputusan tertentu
04
Peninjauan Kembali
Diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak
Termasuk & tidak termasuk
Ruang lingkup jelas sejak awal, tanpa biaya tak terduga.
Termasuk dalam layanan
- Analisis kelayakan: layakkah perkara ini diperjuangkan, dan pada tingkat mana
- Penyusunan Surat Keberatan beserta lampirannya
- Penyusunan Surat Banding dan Surat Bantahan ke Pengadilan Pajak
- Penyusunan Surat Gugatan atas tindakan penagihan
- Penyusunan Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
- Representasi sebagai kuasa hukum dalam persidangan
Tidak termasuk
- Janji kemenangan; tidak ada kuasa hukum yang dapat menjanjikan putusan
- Upaya hukum yang tenggatnya sudah lewat; hak yang gugur tidak dapat dipulihkan
- Perkara pidana perpajakan pada tahap penyidikan
Ruang lingkup final dituangkan dalam surat penawaran dan perjanjian kerja.
Cara kerja
Langkah kerja Tax Litigation beserta estimasi waktunya.
- 1Analisis kelayakanKami sampaikan terbuka bila perkara ini lebih baik tidak dilanjutkan.Sebelum langkah apa pun
- 2Keberatan ke DJPDiajukan atas SKP, diputus oleh Direktorat Jenderal Pajak.3 bulan sejak SKP dikirim
- 3Banding ke Pengadilan PajakDiajukan atas Keputusan Keberatan yang tidak memuaskan.3 bulan sejak keputusan diterima
- 4Gugatan ke Pengadilan PajakJalur terpisah untuk tindakan penagihan dan keputusan tertentu.14 hari (penagihan) · 30 hari (keputusan lain)
- 5Peninjauan Kembali ke Mahkamah AgungUpaya luar biasa atas Putusan Pengadilan Pajak, dengan alasan yang dibatasi undang-undang.3 bulan
Dibalas di hari kerja yang sama
Satu PIC untuk setiap klien
Laporan status berkala
Mulai dari langkah 1Partner berizin, bukan staf junior.
Sengketa ditangani langsung oleh Kalam Al-Iqbal, pemegang Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak 1507/PP/IKH/2023 dan advokat.
Izin Praktik Konsultan Pajak tingkat A dan BKIP-6837/IP.A/PJ/2020 · KP-10818/IP.B/2025Kuasa Hukum Pengadilan Pajak1507/PP/IKH/2023
Seputar Tax Litigation
Berapa batas waktu mengajukan keberatan?
Tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim. Segera hubungi kami agar ada cukup waktu menyusun dalil.
Apakah harus membayar dulu sebelum banding?
Ketentuannya bergantung pada jenis ketetapan dan tahapannya. Kami jelaskan sesuai posisi kasus Anda.
Siapa yang bersidang di Pengadilan Pajak?
Kalam Al-Iqbal, pemegang Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak 1507/PP/IKH/2023.
Layanan lainnya
Butuh pendampingan di tahap lain? Kami siap.